 |
| PTUN saat Tinjau Lokasi Sengketa |
JEMBER, REAL FAKTA.com – Perselisihan kepemilikan lahan seluas 12,2 hektare yang melibatkan ahli waris almarhum Karim Sadin dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dan PTPN XII kembali menjadi perhatian. Kali ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar pemeriksaan setempat atau descente di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, Jumat (13/11/2026).
Pemeriksaan lapangan tersebut dihadiri majelis hakim PTUN, perwakilan PTPN, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, pihak ahli waris, serta pendamping dari Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Jawa Timur.
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pembuktian untuk melihat secara langsung kondisi objek tanah yang selama ini dipersoalkan kedua belah pihak.
Kepala Perwakilan LP-KPK Komisi Jawa Timur, Purnadi Langgeng Utomo, menyampaikan bahwa gugatan yang diajukan ahli waris berkaitan dengan dugaan adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat tanah yang dikuasai pihak PTPN.
Menurut Purnadi, salah satu persoalan mendasar adalah penggunaan dasar hak verponding tahun 1912 yang menurut pihak ahli waris sudah tidak berlaku. Ia menyebut, pada 1915 kepemilikan tanah tersebut telah beralih kepada ahli waris Karim Sadin.
"Dasarnya dia prosesnya yang salah. Dia membuat sertifikat dengan dasar hak verponding tahun 1912 yang sudah mati. Padahal pada tahun 1915, kepemilikan tanah tersebut sudah berpindah tangan ke ahli waris, yakni Bapak Karim Sadin," ungkap Purnadi saat ditemui di lokasi pemeriksaan.
Ia menjelaskan, dari keseluruhan lahan seluas 12,2 hektare, sekitar 9,9 hektare disebut dikuasai PTPN X dengan menggunakan lima petok yang dipersoalkan keabsahannya. Sementara lebih dari 3 hektare lainnya disebut berada dalam penguasaan PTPN XII.
Tidak hanya mempermasalahkan dasar penerbitan sertifikat, LP-KPK juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian administrasi pertanahan di BPN Jember.
Purnadi mengungkapkan, pada 2006 pihak ahli waris pernah mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan pengajuan tersebut disebut telah diterima oleh BPN. Namun, setahun kemudian, pada 2007, justru terbit sertifikat atas nama pihak PTPN yang menurut penggugat berada di atas objek tanah yang sama.
"Di satu sisi diakui oleh BPN, di sisi lain BPN menerbitkan sertifikat tersebut. Saat pengukuran dulu juga tidak pernah diukur di lapangan dan tidak ditandatangani oleh kepala desa," jelasnya.
Ia juga mempertanyakan proses pemeriksaan batas tanah saat kegiatan pemeriksaan setempat berlangsung. Menurutnya, petugas BPN yang hadir hanya mengacu pada aplikasi berbasis lokasi atau share location, tanpa mengetahui secara langsung posisi patok batas asli yang dipersoalkan.
Persoalan lain yang turut disampaikan adalah dugaan penyewaan sebagian lahan sengketa oleh pihak PTPN kepada pihak lain. LP-KPK menilai tindakan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, mengingat status dan dasar hukum penguasaan tanah masih menjadi objek perkara.
Di tengah proses hukum yang berjalan, pihak ahli waris disebut telah mengambil alih dan mulai menggarap sebagian lahan dengan luas sekitar 1,2 hingga 1,8 hektare untuk ditanami. Adapun bagian lahan lainnya masih menjadi objek sengketa yang sedang diperiksa pengadilan.
Purnadi menambahkan, persoalan tersebut sebelumnya juga telah dibawa dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR. Dalam forum itu, menurut keterangannya, terdapat sejumlah persoalan yang dinilai mengindikasikan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penguasaan dan penerbitan sertifikat tanah.
Selanjutnya, perkara ini akan memasuki tahapan pemeriksaan saksi-saksi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Pihak ahli waris bersama LP-KPK berencana menghadirkan notaris yang dahulu membuat akta terkait tanah tersebut untuk memberikan keterangan sekaligus memperkuat bukti dalam persidangan.
Purnadi berharap majelis hakim PTUN dapat memeriksa seluruh bukti dan keterangan para pihak secara objektif sehingga menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum.
Pewarta Holiyadi
